Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, Nyatakan Sikap Tolak Full Day School

INDONESIASATU.CO.ID:

KOTA BANJAR - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, Rabu (30/08) sekitar pukul 13.30 WIB, mendatangi Kantor Setda Kota Banjar, untuk melakukan aksi damai menolak Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2017 tentang  penyelenggaraan 5 Hari Sekolah.
Aksi diawali dengan pembacaan Do’a bersama di Taman Kota Banjar, lalu dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, mereka menuju Kantor Setda Kota Banjar, Jawa Barat. Sepanjang perjalan para peserta menyampaikan orasinya, dan menyanyikan Mars Yalal Wathan dan Shalawat Nabi.

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh sesepuh NU Kota Banjar, yaitu  KH. Drs. Muin Abdurrohim, MA,. Dalam penyampaian orasinya Muin, menjelaskan, massa yang tergabung dalam Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, terdiri dari para Kyai dan Ulama yang tergabung dalam ormas NU, DMI, FKDT, Ansor, PMII serta elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2017 tentang  penyelenggaraan 5 Hari Sekolah . 

“Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2017 tentang  penyelenggaraan 5 Hari Sekolah ini, jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah tetap saja memaksa untuk diberlakukan. Karena itu, ketika kata-kata tidak lagi bermakna, maka aksi adalah solusi,” jelas Muin.
Dalam orasinya Muin, mewakili  Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, membacakan poin-poin pernyataan sikap diantaranya : 

  • Menolak dengan tegas Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah Dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang nyata-nyata telah terbukti menimbulkan keresahan di masyarakat.
  • Mendorong Pemerintah Kota Banjar, untuk tidak membuat edaran kebijakan terkait Permendikbud tersebut, serta tidak menerapkannya disekolah-sekolah yang ada diwilayah Kota Banjar.
  • Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan tidak menghilangkan eksistensi pendidikan keagamaan di Indonesia yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan nyata-nyata telah terbukti mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki komitmen menjaga keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua GP Ansor Kota Banjar, Supriyanto SH.I., menambahkan dalam membuat kebijakan seharusnya Mendikbud mempertimbangkan berbagai hal seperti kesiapan sekolah-sekolah yang ada di daerah.

“Dari sisi sarana dan prasarana, masih banyak sekolah yang belum memadai. Masih banyak infrastruktur dan akses jalan yang rusak dan jarak tempuh ke sekolah begitu jauh. Dengan penambahan jam pengurangan hari dan penambahan jam belajar ini, tentu sangat memberatkan bahkan bisa dikatakan menyiksa siswa yang rumahnya jauh dari sekolah,” terangnya.

Lebih lanjut Supriyanto, menjelaskan, Permendikbud ini menerapkan lima hari sekolah dan delapan jam belajar per harinya atau dikenal dengan full day schooll (FDS).

“Kalau FDS ini bertujuan untuk pendidikan karakter, maka pendidikan karakter yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama melalui pondok pesantren dan madrasah. Kebijakan ini sama halnya ingin mematikan madrasah diniyah,” tegasnya.

Meski sudah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo, bahwa peraturan tersebut tidak berlaku wajib, Banom NU Kota Banjar, Jawa Barat, tetap menuntut dan mendesak Permendikbud tersebut dihapus.

“Walaupun tidak diterapkan secara menyeluruh, jika ini tidak dihapus, besar kemungkinan suatu saat peraturan ini akan muncul kembali dan akan diwajibkan untuk diterapkan,” Supriyanto.

Kedatangan para aksi yang tergabung dalam dalam Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, tersebut diterima oleh Plt. Setda Kota Banjar, Drs. Yuyung Mulya Sungkawa, MM., didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, H. Dahlan SH, M.Si., atasnama Walikota Banjar, yang tidak bisa secara langsung menerima kedatangan perwakilan para aksi damai tersebut. 

Secara tegas, Pemerintah Kota Banjar, sepakat dan medukung para peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, untuk menolak penerapan Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2017 tentang  penyelenggaraan 5 Hari Sekolah, diwilayah Kota Banjar, dan untuk diwilayah Kota Banjar, sekolah wajib menerapkan hari sekolah selama 6 hari, seperti biasanya. Dan menghimbau kepada para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi dan membimbing anaknya untuk bersekolah Diniyah  dan mengaji setiap sore hari. Tandasnya 

Aksi damai yang menghadirkan massa sekitar 500 orang tersebut, mendapat pengawalan dari Jajaran Kepolisian Polres Kota Banjar, Polda Jawa Barat, dibantu oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ini berlangsung tertib, rapih, dan aman. (Baehaki Efendi). 

Index Berita